Berdasarkan fakta-fakta yuridis pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Nomor SP.Sidik / 26 / III / RES.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah dan bertentangan hukum;

3. Menyatakan bahwa Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B / 208 / VII / RES.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 30 Juli 2024 serta Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka nomor : S.Tap / 28 / VII / RES.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan TERMOHON adalah tidak sah dan bertentangan hukum;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membatalkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik / 26 / III / RES.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 26 Maret 2024;

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membatalkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B / 208 / VII / RES.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 30 Juli 2024 serta Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka nomor : S.Tap / 28 / VII / RES.2. / 2024 / Ditreskrimsus tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan TERMOHON serta semua surat-surat lain yang menyatakan PEMOHON sebagai Tersangka;

6. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PEMOHON serta mengumumkan bahwa PEMOHON tidak bersalah di media massa nasional dengan minimal 2 (dua) media massa nasional;

7. Menghukum TERMOHON untuk membebankan biaya perkara yang timbul kepada TERMOHON;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).